Demi Investasi, SBY Rela Jadi Sales Indonesia

 NUSA DUA - Masalah konektivitas menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur demi meningkatkan konektivias.

Karenanya, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) pada Mei 2011. 

"Dalam 14 tahun ke depan, kami targetkan investasi mencapai lebih dari USD460 miliar di 22 kegiatan ekonomi utama, tereintegrasi dalam delapan program," kata dia saat pembukaan APEC CEO Summit di Bali International Convention Center (BICC), Bali, Minggu (7/10/2013).

"MP3Ei ini termasuk pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata dan telekomunikasi. Oleh karena itu, Master Plan menawarkan banyak peluang bagi investor internasional," tambah dia.

Meski demikian, dia mengungkapkan pembangunan sulit untuk berlangsung tanpa ada bantuan dari sektor swasta. Karenanya, dia meminta para anggota APEC dapat memanfaatkan peluang bisnis.

"Dalam kapasitas saya sebagai sales utama Indonesia Inc (perusahaan Indonesia), saya mengajak anda semua untuk memanfaatkan peluang bisnis dan investasi di Indonesia," katanya.

"Mari kita membangun kemitraan yang kuat dan menempa APEC tangguh. Mari kita juga memastikan bahwa APEC terus membawa kesejahteraan bagi semua orang di kawasan APEC," tukas dia. ()

Menurut saya, ya memang seharusnya seperti itu dapat meyakinkan investor luar untuk berinvestasi di Indonesia demi kemajuan perekonomian.

Sumber: economy.okezone.com

Upah Kehidupan Layak Buruh Minimal Rp3,7 juta

JAKARTA – Isu kenaikan upah minimun provinsi (UMP) kembali diembuskan para buruh. Hari ini, sejumlah titik di Jakarta pun kembali disesaki aksi demo para buruh.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengatakan, buruh meminta kenaikan upah sebesar 50 persen. Alhasil, upah buruh yang bekerja di kawasan Jabodetabek paling tidak harus Rp3,7 juta per bulan.

Hal ini, kata Said, berdasarkan parameter survei dengan 84 item kebutuhan hidup layak (KHL). Berbeda dengan pemerintah yang masih mengacu pada 60 KHL, yang Said nilai sudah sangat tidak sesuai kebutuhan saat ini.

"Jadi didapat hasil survei pasar di Jabodetabek angka upah minimal 2014 adalah Rp3,7 juta per bulan, atau rata-rata nasional kenaikan upah minimal adalah 50 persen," jelas Said kepada Okezone, Kamis (17/10/2013).

Walau demikian, Said menyatakan usulan angka kenaikan ini tetap bisa dikompromikan melalui dewan pengupahan daerah.

Selain itu, para buruh juga menuntut implementasi jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat pada 1 Januari 2014, bukan bertahap sampai 2019. Lalu, jumlah penerima bantuan (PBI) Jamkes sebanyak 125 juta orang.

"Serta hapus outsourcing sesuai Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, khususnya outsourcing di BUMN," tegas dia. (wdi)

Menurut saya, buruh juga harus siap dengan konsekuensinya, jika memang ada perusahaan yang gulung tikar karena biaya gaji terlalu besar yang tidak sesuai dengan pendapatan perusahaan.

Sumber: economy.okezone.com