PERTANYAAN DISKUSI

Pada kondisi bagaimana translasi mata uang asing mempengaruhi mata uang asing?

Jawaban: Hubungan terbalik antara tingkat inflasi sebuah negara dengan nilai eksternal mata uangnya telah dtunjukan secara empiris. Sehingga menggunakan kurs saat ini untuk mentranslasikan biaya aset non moneter yang bertempat dalam kondisi yang cenderung ber inflasi akan menghasilkan mata uang domestik jauh dibawah nilai aslinya.

11.       Bagaimana metodologi translasi mata uang asing yang dijelaskan oleh FAS No. 52 berbeda dengan metode translasi mata uang asing di Inggris ? Bagaimana di negara anda ?

Jawaban: FAS No. 52 Mengenai keputusan pihak yang berwenang, Amerika Serikat pada akuntansi mata uang asing mengamanatkan persyaratan untuk transaksi mat uang asing.

a.       Pada tanggal transaksi diakui, setiap set, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian yang muncul harus dihitung dan dicatat dalam mata uang fungsional dalam catatan secara keseluruhan dengan pengaruh nilai tukar pada saat itu.

b.      Pada setiap tanggal neraca, neraca tercatat yang menggunakan mata uang selain mata uang fungsional pada pencatatan harus disesuaikan untuk menggambarkan nilai tukar saat itu .

Metode translasi mata uang asing di inggris, laporan keuangan harus di selesaikan terlebih dahulu terhadap level harga saat itu lalu di translasikan menggunakan kurs saat ini.

12.                   Bagaimana perbedaan keuntungan dan keruigian translasi mata uang asing di bedakan dengan metode kurs saat ini atau kurs sementara berdasarkan FAS. No. 52 dan apa alasan dari tiap perlakuan akuntansi tersebut.

Jawaban:

a.       Penangguhan

Perubahan nilai ekuivalen mata uang domestik dari aktiva bersih anak perusahaan luar negeri, tidak di realisasikan dan tidak berpengaruh terhadap arus kas mata uang lokal yang dihasilkan dari entitas asing. Penyesuaian translasi harus diakumulasikan secara terpisah sebagai bagian dari ekuitas konsolidasi.

b.      Penangguhan dan amortisasi

Penangguhan keuntungan atau kerugian translasi dan melakukan amortisasi penyesuaian ini selama masa manfaat pos pos neraca terkait, terutama yang terkait dengan utang akan ditangguhkan dan diamortisasi selama umur aktiva tetap terkait, yaitu dibebankan terhadap laba dengan cara yang sama dengan beban depresiasi atau ditangguhkan dan damortisasi selama sisa masa pinjaman sebagai penyesuaian terhadap beban bunga.

c.       Penangguhan Parsial

Keuntungan dan kerugian translasi adalah dengan mengakui kerugian sesegera mungkin setelah terjadi, tetapi mengakui keuntungan hanya setelah direalisasikan, hal ini semata mata hanya karena merupakan keuntungan, tetapi mengabaikan terjadinya perubahan kurs.

d.      Tidak Ditangguhkan

Mengakui keuntungan dan kerugian translasi dalam laporan laba rugi sesegera mungkin. Namun, memasukkan keuntungan dan kerugian translasi dalam laba tahun berjalan akan memperkenalkan elemen acak kedalam laba sehingga dapat menghasilkan fluktuasi yang sangat signifikan apabila terjadi perubahan kurs nilai tukar.

Keuntungan dan kerugian translasi ini mencerminkan kenaikan atau penurunan ekuitas investasi dalam mata uang domestik dan harus diakui.

LATIHAN

10.         10.              Neraca awal perusahaan yang memiliki 100% saham anak perusahaan asin terdiri atas 2 akun sebagai berikut, kurs mana – kurs saat ini, kurs histories atau kurs rata-rata yang akan digunakan untuk menstranslasikan akun tersebut terhadap mata uang induk perusahaan dengan asumsi bahwa mata uang aisng adalah mata yang fungsional ? kurs manakah yang akan digunakan jika mata uang induk perusahaan adalah mata uang fungsional ?

Jawaban:

a.       Aset dan kewajiban serta non moneter bernilai pada harga pasar saat itu di translasikan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat laporan keuangan; item non moneter lain nya dan modal di translasikan pada modal kurs historis.

b.      Pendapatan dan beban di translasikan menggunakan nilai tukar rata rata untuk periode kecuali item yang berhubungan dengan item non moneter (contoh : Biaya penjualan, dan beban depresiasi) yang di translasikan menggunakan kurs historis .

c.       Keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing di refleksikan dalam pendapatan lancar.

11.              Pada 15 Desember, MSC Corporation mendapatkan perusahaan afiliasi pertama dengan memiliki 100 persen aset bersih Armaselah Oil Company yang berbasis di Saudi Arabia dengan membayar 930 juta real Arab (SAR). Pada saat itu, nilai tukar adalah $1,00=SAR3.750. Harga kepemilikan dapat dilihat dalam aset yang terindentifikasi di bawah ini:

Kas        SAR60.000.000

Persediaan  120.000.000

Aset Tetap  750.000.000

Berdasarkan kalender tahunan perusahaan, MSC Corporation mempersiapkan laporan keuangan gabungan setiap 31 Desember. Akan tetapi, saat laporan dibuat, real Arab Saudi telah menurun menjadi $1,00=SAR4.125.

Diminta:

a.       Asumsikan bahwa tidak terjadi transaksi sebelum penggabungan, bagaimana pendapatan atau kerugian translasi mata uang asing pada neraca Armaselah jika ditranslasikan terhadap dolar dengan metode kurs sementara?

Jawaban: Diasumsikan bahwa tidak adanya transaksi pada tanggal 15 Desember (sebelum digabung) berarti transaksi terjadi setelah penggabungan yang artinya transaksi terjadi setelah nilai tukar dolar terhadap real turun yaitu 15=4,125 SAR, maka pada neraca konsolidasi Armasaleh tanggal 31 Desember terjadi kerugian sebesar 6.000.000 SAR karena nilai tukar dolar ke real menurun menjadi 4.000 real.

b.      Bagaimana penyesuaian translasi mata uang asing memengaruhi arus kas MSC?

Jawaban: penyesuaian transaksi mata uang asing mempengaruhi arus kas MSC Corp karena menyebabkan keuntungan karena pada saat membeli nilai tukar dolar ke real lagi rendah jadi murah.

c.       Penyesuaian seperti apa yang dibutuhkan untuk akun Armaselah agar memungkinkan Anda untuk membandingkan laporan keuangan tersebut dengan perusahaan lain dalam bidang industri yang sama menggunakan metode translasi mata uang asing kurs saat ini per IAS 21?

Jawaban: IAS 21 membutuhkan bahwa laporan keuangan anak perusahaan lokal disajikan ulang untuk inflasi terlebih untuk translasi mata uang asing terhadap mata uang induk perusahaan. dimana perusahaan memiliki lebih dari satu operasional yang berbeda dan terpisah (seperti cabang atau devisi), setiap operasional mungkin dipertimbangkan sebagai sebuah kesatuan yang terpisah dengan mata uang fungsional tersendiri.

12.              Lihatlah laporan kembali laba-rugi milik Alcan pada halaman pertama bab ini dengan catatan, lalu jawablah pertanyaan berikut ini:

Jawaban:

a.       Efek mata uang mana yang dijelaskan dalam tiga paragraf Alcan yang memengaruhi arus kas dan bagaimana?

Jawaban: Efek nilai tukar mata uang dolar AS dengan Euro. Jika nilai tukar euro relatif tidak berubah terhadap mata uang negara lain, maka akan membuat harga produk Alcan relatif lebih murah terhadap produk almunium yang sipulpai di negara lain. Hasilnya adalah peningkatan permintaan terhadap produk Alcan di Italia dan negara anggota Uni Eropa lainnya karena mengadopsi euro sebagai mata uang nasional mereka, oleh karena itu, volume penjualan dapat diantisipasi. Hampir serupa penurunan niali dolat Alcan yang tiba-tiba terhadap euro akan mengakibatkan kerugian terhadap beban Alcan selanjutnya, seperti rencana pembuatan iklan di Italia dan seluruh anggota Uni Eropa tersebut.

b.      Metode translasi mata uang asing mana yang digunakan oleh Alcan?

Jawaban: metode pembukuan transaksi ganda untuk transaksi mata uang asing. Keuntungan dan kerugian pada transaksi yang direncanakan atau tidak juga dimasukkan ke dalam pendapatan.

c.       Sekarang Anda mengerti mengenai dasar penyesuaian mata uang asing, penyesuaian seperti apa yang akan anda gunakan dalam mendapatkan keuntungan pada Alcan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pola pengungkapan laba Alcan?

Jawaban: penyesuaian nilai tukar berhubungan dengan transaksi jangka panjang atar-perusahaan, dan transaksi ditujukan dan efektif untuk menjaga keuntungan investasi (menjaga operasional asing untuk menunjukkan aset bersih/posisi utang) dan komponen mata uang asing. (gagasan mengenai posisi aset utang atau utang yang ditunjukkan).

Mengatur Investasi Lepas Pantai (Offshore)

Kasus 6-2 Mengatur Investasi Lepas Pantai (Offshore): Mata Uang Siapa ?

Berdasarkan argumen-argumen yang ada, menurut Anda apa yang harus menjadi mata uang fungsional dalam kasus ini ?

Yaitu Euro, jika mata uang fungsionalnya adalah euro, tidak ada laba atau rugi yang terealisasi. Namun, translasi ke dolar menyebabkan kerugian mata uang sebesar $1.030.000, yang hanya akan dicapai ketika jumlahnya dikembalikan ke Amerika Serikat. Hal ini dapat disamakan dengan pembelian saham yang kemudian harganya jatuh. Jika dolar AS merupakan mata uang fungsional, transaksinya akan berakhir dengan kerugian terealisasi sebesar $1.030.000. hal ini tidak masuk akal menurut pandangan arus kas manapun; sebenarnya, hal ini menggaris bawahi bahwa dengan tujuan mereka pengaruh pada laba-rugi yang dilaporkan dengan menggunakan dolar AS sebagai mata uang fungsional sangat tidak masuk akal.

FAS No. 52 menegaskan mata uang fungsional dari sebuat entitas sebagai mata uang dari lingkungan ekonomi utama di aman entitas tersebut beroperasi. Anggaplah yayasan tersebut digunakan di Matla dan sebagai sebuah entitas terpisah, meminjam dana dari induk perusahaannya di AS, penggunaan mata uang setempat akan terjadi dengna sendirinya. Jika hakikatnya adalah untuk menang atas bentuk, seseorang harus menyimpulkan bahwa euro harus tetap digunakan.

PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI

Sindo News, 08 September 2014

Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntnasi

Keanggotaan Majelis Kode Etik BPK Wajib Diperbaiki

JAKARTA - Komisi XI DPR saat ini sedang menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) peserta seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2014-2019. Para peserta berjanji ingin memperbaiki intern BPK.

Salah satunya diungkapkan Ketua Majelis Guru Besar Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Hasanuddin Muhammad Asdar yang mengikuti seleksi anggota BPK. Dia berjanji untuk memperbaiki intern BPK terutama keanggotaan dari Majelis Kode Etik BPK yang saat ini masih dipilih anggota BPK itu sendiri.

"Ada UU BPK yang masih harus direvisi, misalnya soal ketentuan majelis Kode Etik BPK yang harusnya bukan ditentukan oleh intern BPK," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Menurutnya, agar bisa bekerja secara maksimal dan transparan untuk majelis, maka pemilihan anggota majelis dilakukan oleh tim khusus. Sehingga keanggotaanya berasal dari luar BPK.

"Harusnya dibentuk tim indenpen supaya orang lain yang masuk (ke dalam Majelis Kode Etik), bukan dari BPK lagi, sehingga ada perimbangan," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, akibat dari keanggotaan Majelis Kode Etik BPK yang dipilih anggota BPK sendiri, maka hingga saat ini belum ada anggota BPK yang mendapatkan sanksi akibat pelanggaran kode etik.

"Coba lihat sekarang, sudah pernah ada tidak yang diberikan sanksi? Belum pernah. Aturan ini perlu diperbaiki, agar jangan tumpang tindih," tandasnya.

Pembahasan

1.    Prinsip Pertama: Tanggung Jawab Profesi

Dalam prinsip tanggung jawabnya profesional, setiap anggota berkewajiban menggunakan pertimbangan moral dan profesional setiap melakukan kegiatannya. Dalam kasus ini, keanggotaan BPK masih dipilih oleh anggota BPK itu sendiri, maka akan diperbaiki dengan dibentuknya tim independen.

2.    Prinsip Kedua: Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3.    Prinsip Ketiga: Integritas

Integritas adalah suatu kesatuan yang mendasari munculnya pengakuan profesional integritas profesional kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan standar bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Dalam kasus ini, Dalam kasus ini, BPK berjanji akan memperbaiki intern BPK terutama anggota keanggotaan dari majelis Kode Etik BPK yang masih dipilih anggota BPK itu sendiri. Agar bisa bekerja secara maksimal dan transparansi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, sehingga anggota harus menjaga integritasnya dan memaksimalkan kinerjanya serta mematuhi apa yang telah menjadi tanggung jawabnya.

4.    Prinsip Keempat: Objektivitas

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota berdasarkan apa yang telah pemberi nilai dapatkan. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Dalam kasus ini, BPK masih memihak karena dalam pemilihan anggota dari anggota BPK itu sendiri.

5.    Prinsip Kelima: Kompetensi dan kehati-hatian Profesional

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota tidak diperkenankan menggambarkan pengalaman keandalan kompetensi atau pengalaman yang belum anggota kuasai atau belum anggota alami. Dalam kasus ini, anggota BPK sudah memiliki pengalaman dan pendidikan yang kompeten dan handal.

6.    Prinsip Keenam: Prilaku Profesional

Kewajiban untuk menghindari perbuatan atau tingkah laku yang dapat mendiskreditkan atau mengurangi tingkat profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya.

7.    Prinsip ketujuh: standar teknis

Standar anggota harus melaksanakan profesionalismenya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang ditetapkan secara relevan. Standar teknis dan standar profesional yang harus diaati anggota adalah stndar yang dikeluarkan oleh IAI, International Federation of Accountans, badan pengaturan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat saat sekarang ini dapat memicu persaingan yang semakin meningkat diantara pelaku bisnis. Berbagai macam usaha meningkatkan pendapatan dan agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi persaingan tersebut terus  dilakukan oleh pengelola usaha. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga yaitu auditor sebagai pihak yang dianggap independen.

Seorang auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan klinenya. Melainkan juga untuk kepentingan pihak lain yang mempunyai kepentingan atas laporan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari kline dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Menurut Statament of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 2, menyatakan bahwa relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Untuk dapat mencapai kualitas relevan reliabel maka laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, auditor meningkatkan kinerja agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Guna meningkatkan kinerja, hendaknya auditor memiliki sikap profesional dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan.

Selain menjadi seorang profesional yang dimiliki sikap profesionalisme, setiap auditor juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akutan Indonesia (IAI). Agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Hal ini seiring dengar terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan independen, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Di samping itu, profesi akuntansi mendapat sorotan yang cukup tajam dari masyarakat.

Selain profesionalisme dan etika profesi, seorang auditor juga harus mempunyai pengalaman yang cukup agar dapat membuat keputusan dalam laporan auditan. Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa berupa pemberian pendapat. Pada saat auditor mempertimbangkan keputusan mengenai pendapat tentang apa yang ditanyakan dalam laporan audit, material atau tidaknya informasi, mengenai jenis pendapat yang akan diberikan oleh auditor dan dianggap tidak pernah ada. Tetapi juga informasi tersebut melampaui batas materialitas, pendapat auditor dapat terpengaruh.

Pertimbangan auditor tentang auditor adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut. Selain itu tingkat materialitas tergantung pada dua spek yaitu aspek kondisional dan aspek situasional.

Aspek kondisional adalah askep yang seharusnya terjadi. Auditor seharusnya menetapkan materialitas secara standar, artinya dalam menentukan tinkat maerialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan, antar auditor harus sama tanpa ada pengaruh antara lain, umur dan gender. Pada kenyataannya dalam menentukan tingkat materialitas antar auditor berbeda-beda sesuai aspek situasionalnya. Aspek situasional adalah aspek yang sebenarnya terjadi, yaitu profesionalisme auditor itu sendiri. Auditor sering menghadapi dilema etika dalam menjalankan karier bisnis (Mulyadi, 2002). Misalnya, kline mengancam untuk mencari auditor baru kalau perusahaan tidak memperoleh pendaoat wajar tanpa pengecualian. Untuk mencegah adanya tekanan dari pihak menejemen, maka auditor memerlukan independensi. Misalnya sekalipun auditor dibayar oleh kline, dia harus memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit. Audit akan menjadi sepenuhnya tidak independen apabila dia mendapatkan imbalan yang lebih agar memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Materialitas pada tingkat laporan keuangan adalah besarnya keseluruhan salah saji minimum dalam laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam konteks ini, salah saji dapat diakibatkan oleh penerapan akuntansi secara keliru, tidak sesuai dengan fakta atau karena kehilangnya informasi penting (Haryono, 2001 dalam Martiyani, 2010:20). Sebagai contoh, jika auditor berkeyakinan bahwa salah saji secara keseluruhan yang berjumlah kurang lebih Rp 100.000.000 akan memberikan pengaruh material apabila mencapai angka Rp 200.000.000 adalah tidak memadai baginya untuk merancang prosedur audit yang diharapkan dapat mendedikasi salah saji yang berjumlah Rp 200.000.000 (Hatuti dkk, 2003 dalam Martiyani, 2010:21).

Penelitian ini dimotivasi dengan masih banyaknya kasus yang terjadi pada auditor KAP, baik itu mengenai profesionalisme auditor maupun etika profesi. Skandal di dalam negeri terlihat dari akan diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap 10 kasus Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran, menyusul keberatan pemerintah atas sanksi berupa peringatan plus yang telah diberikan. 10 KAP tersebut diindikasikan melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi pada tahun 1998. Selain itu terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang idak bisa terdeteksi oleh auditor yang menyediakan perusahaan didenda oleh Bapepam (Winarno, 2002 dalam Martiyani, 2010:22).

Dalam konteks berbagai skandal keuangan di atas, memunculkan pertanyaan apakah trik-trik rekayasa tersebut mampu terdeteksi oleh auditor yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor ikut mengamankan praktik kejahatan  tersebut. Jika yang terjadi justru auditor ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, maka inti permasalahannya adalah sikap profesionalisme auditor tersebut. Dengan demikian, semakin profesional seorang auditor ditambah dengan penerapan etika profesi dan pengalaman diharapkan dapat membuat perencanaan dan pertimbangan yang lebih bijaksana dalam proses pengauditan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris:

1.      Pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materilitas.

2.      Pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

3.      Pengaruh pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

4.      Pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman secara simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Yogyakarta pada bulan Agustus sampai Desember 2011.

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian yang berjalan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara tertentu berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan melakukan perbandingan diantara data yang terkumpul/diteliti (Sumarni dan Wahyuni, 2006:53).

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik se Yogyakarta.

Teknik pengembilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode quota sampling. Quota sampling dapat dikatakan sebagai jugment sampling dua tahap. Tahap pertama adalah tahapan dimana peneliti merumuskan kategori kontrol atau quota dari populasi yang akan diteliti. Tahap kedua adalah penentuan bagaimana sampel akan diambil, yaitu dengan cara convenience, dimana sampel yang diambil berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya (Simamorang, 2005:75).

Veriabel penelitian

1.      Variabel Dependen (Y)

Pertimbangan tingkat materialita yaitu pertimbangan auditro atas besarnya penghilangan atau salah saji informasi kauntansi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pihak yang melatakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.

2.      Variabel Independen (X)

a.       Profesionalisme Auditor (X1)

Merupakan sikap dan perilaku auditor dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur oleh organisasi profesi.

b.      Etika Profesi (X2)

Adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima atau yang digunakan oleh organisasi profesi akuntan.

c.       Pengalaman Auditor (X3)

Adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lainnya waktu, banyaknya waktu, banyaknya pengalaman maupun jenis-jenis yang pernah ditangani.

Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkna instrumen yang berisi daftar pertanyaan kepada responden. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, sehingga responden tinggal memilih pilihan jawaban yang dianggap paling sesuai.

Hasil Penelitian

1.      Pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Hipotesis pertama yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas, berhasil didukung oleh data atau dengan kata lain hipotesis diterima. Keprofesionalan dalam sebuah pekerjaan sangat penting hal ini dikarenakan profesionalitas berhubungan dengan kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberika profesi. Begitu halnya dengan seorang auditor, penting untuk meyakinkan kline dan pemakai laporan keuangan akan kulaitas auditnya dalam hal ini yang berhubungan dengan pertimbangan terhadap tingkat materialitas laporan keuangan. Jika pemakai jasa tidak memiliki keyakinan pada auditor dalam  mepertimbangkan tingkat materialitas, maka kemampuan para profesional itu untuk memberikan jasa kepada kline dan masyarakat secara efektif akan berkurang.

2.      Pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materilitas

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik berhasil didukung oleh data atau dengan kata lain hipotesis diterima. Setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia kauntansi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi kecurangan diantara para akuntan publik, sehingga dapat memberikan pendapat auditan yang benar-benar sesuai dengan laporan keuanga yang disajikan oleh perusahaan.

3.      Pengaruh pengalaman auditan terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas, berhasil didukung oleh data atau dengan kata lain, hipotesis yang diajukan diterima. Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberikan kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa berupa pemberi pendapat. Sehingga banyak pengalaman seorang auditor, maka pertimbangan tingkat materialitas dalam laporan keuangan perusahaan akan semakin tepat. Selain itu, semakin tinggi tingkat pengalaman seorang auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor telah banyak melakukan tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan keuangan dari berbagai jenis industri.

4.      Pengaruh profesionalisme auditor, etika profesi, pengalaman auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Berdasarkan uji regresi secara simultan, pertimbangan tingkat materialitas suatau laporan keuangan dipengaruhi oleh profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor. Namun pengaruh tersebut hanya 17,9%, sedangkan sisanya sebesar 82,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Sumber:

Novanda Friska Bayu Aji Kusuma. 2012. Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. Yogjakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Perkembangan Standar Profesi Etika Publik

Perkembangan Standar Profesional Akuntan Publik

Tahun 1972 Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan Norma Pemeriksaan Akuntan, yang disahkan di dalam Kongres ke III Ikatan Akuntan Indonesia. Pada tanggal 19 April 1986, Norma PemeriksaanAkuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh Tim Pengesahan, serta disahkanoleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yangberlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporankeuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Tahun 1992, IkatanAkuntan Indonesia menerbitkan Norma Pemeriksaan Akuntan, Edisi revisi yangmemasukkan suplemen No.1 sampai dengan No.12 dan interpretasi No.1 sampaidengan Nomor.2. Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntanmenjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999 Dewanmelakukan perubahan atas Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul “Standar ProfesionalAkuntan Publik per 1 Januari 2001”.

Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari limastandar, yaitu:

1.      Pernyataan Standar Auditing (PSA) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Auditing (IPSA).

2.      Pernyataan Standar Atestasi (PSAT) yang dilengkapi dengan InterpretasiPernyataan Standar Atestasi (IPSAT).

3.      Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR) yang dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (IPSAR).

4.      Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (PSJK) yang dilengkapi denganInterpretasi Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (IPSJK).

5.      Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM) yang dilengkapi denganInterpretasi Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (IPSM).

Selain kelima standar tersebut masih dilengkapi dengan Aturan EtikaKompartemen Akuntan Publik yang merupakan aturan normal yang wajibdipenuhi oleh akuntan publik.

Standar Profesional Akuntan Publik

1.      Standar Umum

a)      Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

b)      Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

c)      Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2.      Standar Pekerjaan Lapangan

a)      Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

b)      Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh unutk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

c)      Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3.      Standar Pelaporan

a)      Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b)      Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

c)      Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

d)     Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Pernyataan Standar Auditing (PSA)

PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing.PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh Akuntan Publik dalam melaksanakan penugasan audit.Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI.Termasuk di dalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditng (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA.Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perlausan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.

http://sebioke.blogspot.com/2014/01/standar-profesional-akuntan-publik-dan.html

Perkembangan Standar Audit

Standar Auditing

Standar auditing berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja audit, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang ada. Standar auditing terdiri dari 10 yang dikelompokkan kedalam 3 bagian, diantaranya standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dalam banyak hal, standar-standar tersebut saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan lainnya. “materialitas” dan “resiko audit” melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

1.        Standar umum

Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Standar umum ini mencakup tiga bagian, yaitu:

1)        Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Dalam melaksanakan audit sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dari pendidikan formal ditambah dengan pengalaman-pengalaman dalam praktik audit dan menjalani pelatihan teknis yang cukup. Asisten junior yang baru masuk dalam karir auditing harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervisi yang memadai dan review atas pekerjaannya dari atasannya yang lebih berpengalaman.

Pelatihan yang dimaksudkan disini, mencakup pula pelatihan kesadaran untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bidang bisnis dan profesinya. Ia harus mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

2)        Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

Standar ini mengharuskan seorang auditor bersikap independen, yang artinya seorang auditor tidak mudah dipengaruhi, karena pekerjaannya untuk kepentingan umum. Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Untuk menjadi independen, seorang auditor harus secara intelektual jujur.

Profesi akuntan publik telah menetapkan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, agar anggota profesi menjaga dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari masyarakat. Independensi secara intrinsik merupakan masalah mutu pribadi, bukan merupakan suatu aturan yang dirumuskan untuk dapat diuji secara objektif. BAPEPAM juga dapat menetapkan persyaratan independensi bagi auditor yang melaporkan tentang informasi keuangan yang akan diserahkan, yang mungkin berbeda dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

3)        Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor. Selain itu juga menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut. Seorang auditor harus memiliki “tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki” oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan “kecermatan dan keseksamaan yang wajar”. Untuk itu, auditor dituntut untuk memiliki skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai dalam mengevaluasi bukti audit.

2.        Standar Pekerjaan Lapangan

Standar pekerjaan lapangan terdiri dari tiga, yaitu:

1)      Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

Poin ini menjelaskan bahwa, penunjukan auditor independen secara dini akan memberikan banyak manfaat bagi auditor maupun klien. Penunjukan secara dini memungkinkan auditor merencanakan pekerjaannya sedemikian rupa sehingga pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien serta dapat menentukan seberapa jauh pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan sebelum tanggal neraca

2)      Pemahaman memadai atas pengendalian interen harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

Untuk semua auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang memadai untuk merencanakan audit dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan, dan apakah pengendalian interen tersebut dioperasikan. Setelah memperoleh pemahaman tersebut, auditor menaksir resiko pengendalian untuk asersi yang terdapat dalam saldo akun, golongan transaksi, dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan. Kemudian, auditor dapat mencari pengurangan lebih lanjut resiko pengendalian taksiran untuk asersi tertentu.

Auditor menggunakan pengetahuan yang dihasilkan dari pemahaman atas pengendalian interen dan tingkat resiko pengendalian taksiran dalam menentukan sifat, saat dan luas pengujian substantive untuk asersi laporan keuangan.

3)      Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan,  dan  konfirmasi  sebagai dasar memahami untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Bukti audit sangat bervariasi pengaruhnya terhadap kesimpulan yang ditarik oleh auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Relevansi, objektivitas, ketepatan waktu, dan keberadaan bukti lain yang menguatkan kesimpulan, seluruhnya berpengaruh terhadap kompetensi bukti.

3.        Standar Pelaporan

Standar pelaporan terdiri dari empat item, diantaranya:

1)      Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Standar pelaporan pertama ini tidak mengharuskan untuk menyatakan tentang fakta (statement of fact), namun standar tersebut mengharuskan auditor untuk menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi tersebut. Prinsip akuntansi berlaku umum atau “generally accepted accounting principles” mencakup konvensi, aturan dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum diwilayah tertentu dan pada waktu tertentu.

2)      Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

Standar ini juga disebut dengan standar konsistensi. Standar konsistensi menuntut auditor independen untuk memahami hubungan antara konsistensi dengan daya banding laporan keuangan. Kurangnya konsistensi penerapan prinsip akuntansi dapat menyebabkan kurangnya daya banding laporan keuangan.

Standar ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa jika daya banding laporan keuangan diantara kedua periode dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi, auditor akan mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporannya. Caranya, dengan menambahkan paragraf penjelasn yang disajikan setelah paragraf pendapat.

3)      Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material, diantaranya bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan serta catatan atas laporan keuangan. Auditor harus selalu mempertimbangkan apakah masih terdapat hal-hal tertentu yang harus diungkapkan sehubungan dengan keadaan dan fakta yang diketahuinya pada saat audit.

Dalam mempertimbangkan cukup atau tidaknya pengungkapan, auditor menggunakan informasi yang diterima dari kliennya atas dasar kepercayaan bahwa auditor akan merahasiakan informasi tersebut. Tanpa kepercayaan, auditor akan sulit untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menanyatakan pendapat atas laporan keuangannya.

4)      Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Tujuan standar pelaporan ini adalah untuk mencegah salah tafsir tentang tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh akuntan bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Seorang akuntan dikaitkan dengan laporan keuangan jika ia mengizinkan namanya dalam suatu laporan, dokumen, atau komunikasi tertulis yang berisi laporan tersebut. Bila seorang akuntan menyerahkan kepada kliennya atau pihak lain suatu laporan keuangan yang disusunnya atau dibantu penyusunannya, maka ia juga dianggap berkaitan dengan laporan keuangan tersebut, meskipun ia tak mencantumkan namanya dalam laporan tersebut.

http://imanph.wordpress.com/2010/05/19/fungsi-standar-audit-dlm-mendudkung-pekerjaan-akuntan-publik/