PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI

Sindo News, 08 September 2014

Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntnasi

Keanggotaan Majelis Kode Etik BPK Wajib Diperbaiki

JAKARTA - Komisi XI DPR saat ini sedang menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) peserta seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2014-2019. Para peserta berjanji ingin memperbaiki intern BPK.

Salah satunya diungkapkan Ketua Majelis Guru Besar Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Hasanuddin Muhammad Asdar yang mengikuti seleksi anggota BPK. Dia berjanji untuk memperbaiki intern BPK terutama keanggotaan dari Majelis Kode Etik BPK yang saat ini masih dipilih anggota BPK itu sendiri.

"Ada UU BPK yang masih harus direvisi, misalnya soal ketentuan majelis Kode Etik BPK yang harusnya bukan ditentukan oleh intern BPK," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Menurutnya, agar bisa bekerja secara maksimal dan transparan untuk majelis, maka pemilihan anggota majelis dilakukan oleh tim khusus. Sehingga keanggotaanya berasal dari luar BPK.

"Harusnya dibentuk tim indenpen supaya orang lain yang masuk (ke dalam Majelis Kode Etik), bukan dari BPK lagi, sehingga ada perimbangan," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, akibat dari keanggotaan Majelis Kode Etik BPK yang dipilih anggota BPK sendiri, maka hingga saat ini belum ada anggota BPK yang mendapatkan sanksi akibat pelanggaran kode etik.

"Coba lihat sekarang, sudah pernah ada tidak yang diberikan sanksi? Belum pernah. Aturan ini perlu diperbaiki, agar jangan tumpang tindih," tandasnya.

Pembahasan

1.    Prinsip Pertama: Tanggung Jawab Profesi

Dalam prinsip tanggung jawabnya profesional, setiap anggota berkewajiban menggunakan pertimbangan moral dan profesional setiap melakukan kegiatannya. Dalam kasus ini, keanggotaan BPK masih dipilih oleh anggota BPK itu sendiri, maka akan diperbaiki dengan dibentuknya tim independen.

2.    Prinsip Kedua: Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3.    Prinsip Ketiga: Integritas

Integritas adalah suatu kesatuan yang mendasari munculnya pengakuan profesional integritas profesional kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan standar bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Dalam kasus ini, Dalam kasus ini, BPK berjanji akan memperbaiki intern BPK terutama anggota keanggotaan dari majelis Kode Etik BPK yang masih dipilih anggota BPK itu sendiri. Agar bisa bekerja secara maksimal dan transparansi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, sehingga anggota harus menjaga integritasnya dan memaksimalkan kinerjanya serta mematuhi apa yang telah menjadi tanggung jawabnya.

4.    Prinsip Keempat: Objektivitas

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota berdasarkan apa yang telah pemberi nilai dapatkan. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Dalam kasus ini, BPK masih memihak karena dalam pemilihan anggota dari anggota BPK itu sendiri.

5.    Prinsip Kelima: Kompetensi dan kehati-hatian Profesional

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota tidak diperkenankan menggambarkan pengalaman keandalan kompetensi atau pengalaman yang belum anggota kuasai atau belum anggota alami. Dalam kasus ini, anggota BPK sudah memiliki pengalaman dan pendidikan yang kompeten dan handal.

6.    Prinsip Keenam: Prilaku Profesional

Kewajiban untuk menghindari perbuatan atau tingkah laku yang dapat mendiskreditkan atau mengurangi tingkat profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya.

7.    Prinsip ketujuh: standar teknis

Standar anggota harus melaksanakan profesionalismenya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang ditetapkan secara relevan. Standar teknis dan standar profesional yang harus diaati anggota adalah stndar yang dikeluarkan oleh IAI, International Federation of Accountans, badan pengaturan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.