SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
Tata perekonomian tiap negara bergantung pada paham atau politik yang dianutnya. Ada negara yang menganut tata perekonomian free fight liberalism (sistem liberal). Dalam tata perekonomian sistem liberal, terjadi kebebasan bersaing dalam melakukan kegiatan ekonomi. Setiap orang bebas bersaing dalam bidang ekonomi dengan orang lain walaupun dalam bersaing itu sering terjadi hal-hal yang merugikan. Pihak yang memang dalam persaingan akan menguasai perekonomian. Akibatnya, timbul pemerasan (eksploitasi) oleh mausia terhadap manusia lain. Tata perekonomian sistem liberal ini bisa dilakukan di negara-negara yang berpaham liberal.
Ada juga negara yang menganut tata perekonomian etatisme (sistem sosialisasi). Dalam tata perekonomian etatisme, negara menguasai perekonomian. Negara beserta aparatur ekonominya mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit perekonomian di luar sektor negara. Tata perekonomian semacam ini bisa dilakukan di nagara-negara komunis.
Ada lagi negara yang memutuskan kekuatan perekonomiannya pada suatu kelompok tertentu. Kelompok tersebut mempunyai hak monopoli dalam kegiatan ekonomi. Tata perekonomian semacam ini pernah dilakukan di Indonesia, yaitu pada zaman VOC.
Bagaimana tata perekonomian Indonesia sekarang ??
Negara Indonesia dibangun atas dasar Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, segala macam kegiatan bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan oleh rakyat dan pemerintah harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Sistem perekonomian Indonesia menganut asas demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi tersirat dalam sila ke-5 Pancasila yang mengandung makna bahwa kesejahteraan atau kemakmuran harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapainya seluruh rakyat harus ikut aktif dalam kegiatan perekonomian. Sila ke-5 juga mengandung makna cita-cita atau ide mencapai masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, Pancasila sebagai landasan idiil dalam sistem perekonomian Indonesia.
Tata perekonomian Indonesia berasas demokrasi ekonomi, lebih ditegaskan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen dan disahkan oleh MPR pada tanggal 10 Agustus 2002. Pasal 33 UUD 1945 yang telah diubah terdiri atas lima ayat. Empat ayat diantaranya merupakan landasan perekonomian Indonesia.
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan derdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaa, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta degan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33, dikembangkan kegiatan ekonomi melalui koperasi karenan koperasilah yang paling sesuai dengan asa kekeluargaan. Selain itu koperasi juga sesuai dengan untuk golongan ekonomi lemah.
Cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Perusahaan-perusahaan semacam itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pengusaha dan pemanfaatan perusahaan-perusahaan tersebut diatur oleh negara dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat ikut memafaatkannya.
Bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber daya alam. Setiap sumber daya alam harus digali, diolah, dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sumber daya alam dikuasai oleh negara. Namun, bukan berarti semuanya dimiliki dan dikelola oleh negara. Perusahaan-perusahaan swasta diberi kesempatan ikut menggali dan mengelolanya, sedangkan negara atau pemerintah mengatur, membimbing, dan mengarahkan. Hal itu bertujuan agar masyarakat atau pihak swasta berpartisipasi dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa.
Dalam tata perekonomian Indonesia, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun para pengusaha, aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara juga merencanakan, membimbing, dan mengarahkan. Dengan demikian, terdapat kerja sama, saling membantu antara pemerintah, para pengusaha swasta, dan rakyat. Itulah arti pentingnya tata perekonomian Indonesia.
Tata perekonomian yang melibatkan pemerintah, para pengusaha swasta, dan seluruh rakyat untuk saling membantu dalam kegiatan ekonomi dinamakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi sesuai dalam UUD 1945 Ayat (4).
Tata demokrasi ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia mempunyai ciri-ciri:
1. Ciri-Ciri Positif Demokratis Ekonomi Indonesia
a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
c) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
d) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan pengawasan terhadap kebijaksanaan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
e) Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antardaerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
f) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak.
g) Hak milik seseorang diakui dan memiliki pemanfaatannyatidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
h) Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
i) Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.
2. Ciri-Ciri Negatif Demokrasi Ekonomi Indonesia
a) Sistem free fight liiberalism;
b) Sistem etatisme dan;
c) Sistem pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar